Vietnam Bakal Gabungkan Provinsi Demi Efisiensi Anggaran
Pemerintah Vietnam berencana menggabungkan beberapa provinsi dan menghapus tingkat pemerintahan distrik sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Perdana Menteri Pham Minh Chinh menekankan bahwa restrukturisasi administratif ini menjadi tugas mendesak yang harus segera dilaksanakan.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya, di mana pemerintah telah memangkas jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Selain itu, dalam lima tahun ke depan, Vietnam berencana mengurangi sekitar 20% pegawai sektor publik, yang setara dengan 100.000 pegawai.
Penggabungan provinsi dan penghapusan tingkat distrik diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mendistribusikan sumber daya dengan lebih efektif. Meskipun pemerintah memastikan bahwa perubahan ini tidak akan berdampak negatif pada iklim investasi, terdapat kekhawatiran mengenai potensi kekacauan administratif sementara, seperti antrean panjang dan keterlambatan prosedur di kantor pemerintahan provinsi.
Vietnam saat ini terbagi dalam 63 kota besar dan provinsi, dengan lebih dari 700 unit administratif di tingkat distrik dan lebih dari 10.000 di tingkat komunal. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dari pusat ke daerah.
Langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh Vietnam sejalan dengan tren global, di mana beberapa negara melakukan pemangkasan anggaran dan restrukturisasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.